“Pemanfaatan tanah negara untuk kepentingan masyarakat untuk tujuan sosial keagamaan seperti pendidikan, pesantren, dan yang semacamnya sangat dimungkinkan dan bisa diberikan sertifikat oleh BPN,” demikian kata Dr. Sofyan Jalil, Menteri ATR/BPN dalam kesempatan silaturahim dengan jajaran Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyyah di Kantor Kementrian ATR/BPN, Jalan Sisingamangaraja 2 Jakarta, 15 Februari 2021. Sofyan melanjutkan, tentu saja yang paling memungkinkan adalah di luar Jawa, mengingat  kalau di Jawa sudah sangat sedikit lahan yang demikian itu.

Dalam kesempatan itu, Menteri ATR/BPN juga menjelaskan bahwa dalam masa jabatannya di ATR/BPN dia juga sudah mengeluarkan sejumlah peraturan Menteri yang mempermudah pengurusan sertifikasi tanah untuk kepentingan sosial keagamaan. Salah satu contohnya adalah berkait tanah wakaf. Dulu, tanah yang bisa diwakafkan hanyalah tanah yang bersertifkat hak milik. Saat ini, dengan permen ATR/BPN, tanah dengan sertifikat HGU, HGB, bahkan Tanah Negara bisa langsung diwakafkan tanpa proses pengalihan ke Hak Milik lebih dulu.

“Kementrian ATR/BPN juga mempermudah pengurusan tanah wakaf yang telantar atau surat-suratnya sudah lama hilang dengan prosedur yang mudah,” lanjut Menteri dalam penjelasannya.

Sebelumnya, Ketua Umum Al-Irsyad Al-Islamiyyah yang berkunjung ke Kementrian ATR/BPN disertai beberapa pengurus Pimpinan Pusat dan Badan Otonom Wanita Al-Irsyad itu memperkenalkan kepada Menteri tentang Al-Irsyad dan kiprahnya sejak pra kemerdekaan RI. Disampaikan bahwa peran Al-Irsyad sebagai organisasi dakwah telah melampaui waktu yang panjang sejak ikut memperjuangkan kemerdekaan hingga berperan aktif mengisi kemerdekaan dengan kiprahnya di bidang sosial, pendidikan, dan dakwah. Sebagai mitra pemerintah dalam menjalankan kebaikan  membangun masyarakat, tentu saja Al- Irsyad memerlukan dukungan pemerintah dalam banyak hal. Berkaitan dengan kemetrian ATR/BPN, Al-Irsyad membutuhkan kemudahan dalam soal aset tanah. Di antaranya, rekomendasi kepada Al-Irsyad sebagai ormas berbadan hukum untuk menjadi subyek hak milik, dibantu untuk memanfaatkan tanah negara dan mendapatkan hak secara sah dalam kiprahnya, dan diperingan soal yang berkait dengan biaya administrasi pertanahan.

Al-Irsyad sendiri telah ditunjuk oleh Dirjen Agraria (saat itu di bawah  kemendagri) sebagai badan hukum yang berhak menjadi subyek hak milik atas tanah. Akan tetapi, saat itu perlu diperbaharui, di antaranya karena persoalan pertanahan telah menjadi kementrian tersendiri.

Menanggapi hal itu, Menteri Sofyan Jalil nampak sangat antusias. Beliau menjelaskan bahwa beliau juga mengelola sebuah aktivitas pendidikan dengan ciri khas pendidikan yang berbasis karakter. Melalui yayasan yang dikelolanya, Indonesian Heritage Foundation (IHF) Sofyan Jalil berkhidmat untuk ikut melahirkan generasi yang cerdas dan berkarakter.  “Karakter sendiri berbasis akhlak plus” kata Sofyan. Sebagai orang yang mengelola kegiatan pendidikan, beliau paham betul apa yang disampaikan Pimpinan Pusat Al-Irsyad, terutama yang berkait dangan aset dan pertanahan. Karena itu, Menteri berjanji akan segera memberikan rekomendasi kepada Al- Irsyad seperti yang dimohonkan.

“Kalau soal (rekomendasi Al-Irsyad untuk punya hak milik atas tanah) ini mudah, nanti Pak Direktur akan segera menindaklanjutinya,” ujar Menteri ATR/BPN sambil menyerahkan berkas permohonan Al-Irsyad kepada Husaini, Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah dan Ruang Kementrian ATR/BPN.

Pertemuan yang dilakukan di ruang rapat lantai bawah Kementrian ATR/BPN itu berlangsung sangat akrab mulai pukul 10.30-11.40 WIB.  Tentu saja, semua dilakukan tetap dengan melaksanakan protokol kesehatan Covid-19.

(Sekretariat Jenderal PP Al-Irsyad)