Berdasarkan hasil penelusuran anggota Komite PBB tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial, saat ini terdapat sekitar satu juta warga suku Uyghur, Kazakh, dan kelompok minoritas lainnya ditahan di kamp-kamp pengasingan yang didirikan oleh Pemerintah Otoritas RRT di Propinsi Xinjiang. Menurut kelompok HAM Amnesty Internasional, kamp-kamp “pendidikan ulang” masal tersebut dijalankan mirip kamp konsentrasi perang.

Sementara, aktivis Uyghur memperkirakan orang Uyghur yang ditahan di kampkamp tersebut telah mencapai 3 juta orang. Hal ini disampaikan oleh Patrick Poon, peneliti China untuk Amnesty International, kepada The Independent pada Senin, 17 Desember 2018.

Di dalam kamp-kamp tersebut orang-orang Uyghur diindoktrinasi, dipaksa untuk meneriakkan slogan-slogan Partai Komunis. Mereka diwajibkan bersumpah setia kepada Presiden China Xi Jinping. Di sana mereka juga tidak diberi makan dengan baik. Bagi mereka yang menolak, akan disiksa dengan sedemikan rupa.

Secara umum, saat ini Muslim Uyghur mengalami intimidasi, diskriminasi, pelarangan menjalankan agama (dilarang berpuasa ramadhan, dilarang shalat, dilarang berhijab, dan lain-lain), di larang ke luar negeri, serta mengalami penyiksaan. Pemerintah Otoritas China juga menempatkan anak-anak suku Uyghur di panti asuhan yang telah mereka sediakan, kemudian mendidik dengan paksa anak-anak tersebut dengan meninggalkan akar budaya dan agama asli orang tua mereka. Menurut temuan AP pemerintah China telah menganggarkan dana lebih dari USD 30 juta untuk membangun sedikitnya 45 panti yatim yang memuat 5.000 tempat tidur buat anak.

Tindakan Pemerintah Otoritas China ini jelas tidak sejalan dengan Hak Asasi Manusia dan International Convenant on Social and Political Rights yang menegaskan bahwa ada kebebasan beragama bagi segenap manusia.

Selain itu, hal tersebut juga tidak sesuai dengan ideologi negara Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat 2, yaitu bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Oleh karena itu, Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyyah menyatakan sikap sebagai berikut :

1. Mengecam keras penindasan atas Muslim Uyghur di Propinsi Xinjiang, RRT.

2. Mendesak pemerintah otoritas China untuk menghentikan aksi mereka.

3. Mendesak dunia internasional, khususnya PBB, untuk menyelidiki peristiwa ini lebih lanjut, kemudian menghentikan perlakuan tidak adil Pemerintah Otoritas China terhadap Muslim Uyghur, dan menerapkan sanksi kepada Pemerintah China berdasarkan hukum internasional yang dijunjung bersama oleh seluruh negara di dunia.

4. Mendesak Pemerintah Indonesia sebagai negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia untuk berperan aktif memberikan dukungan moril terhadap Muslim Uyghur dengan memberikan pernyataan sikap dan melakukan komunikasi aktif dengan Pemerintah China mengenai masalah ini.

5. Mendesak organisasi OKI untuk segera mengadakan pertemuan dan mengambil sikap terhadap masalah ini karena saat ini Muslim Uyghur sedang membutuhkan uluran tangan seluruh muslim di dunia.

6. Mendukung perjuangan Muslim Uyghur untuk mendapatkan kebebasan menjalankan ibadah agamanya dan menyeru seluruh umat Islam Indonesia untuk membantu Muslim Uyghur dengan cara-cara yang dapat dilakukan yang tidak bertentangan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan sikap kami sebagai respons dan solidaritas terhadap kondisi Muslim Uyghur yang sedang mengalami penindasan dan penyiksaan oleh Pemerintah Otoritas China yang telah memciderai nilai-nilai kemanusiaan dan kehidupan berbangsa dan bernegara yang beradab.