Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyyah, setelah memperhatikan perkembangan opini dalam masyarakat, mencermati isi RUU HIP beserta naskah akademiknya, dan mempelajari kembali bacaan tentang Pancasila dari sisi hukum dan historinya, kemudian mengkaji bersama tokoh-tokoh utama Al-Irsyad, menyatakan bahwa Al-Irsyad Al-Islamiyyah menolak RUU HIP untuk dibahas dan disyahkan sebagai undang-undang, dengan pertimbangan sebagi berikut:

  1. Penolakan para inisiator RUU HIP untuk mencantumkan TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, di dalam konsiderans ‘Mengingat’-nya, mengungkap dengan jelas gagasan apa yang ada di balik RUU HIP dan mau dibawa ke mana Indonesia dengan produk hukum itu. Bangsa Indonesia tidak bisa melupakan tragedi berdarah Gerakan 30 September PKI dan peristiwa-peristiwa berdarah sebelumnya yang melatarbelakangi diterbitkannya Ketetapan MPRS tersebut. larangan menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme tersebut oleh UU No. 27 tahun 1999 tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan Negara, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
  2. BAB II RUU HIP yang berjudul Haluan Ideologi Pancasila memuat pokok-pokok pikiran dan keyakinan yang menjadi ruh dari RUU tersebut. Pancasila bisa diperas menjadi trisila (sosionasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan yang berkebudayaan) dan diperas lagi menjadi ekasila (gotong-royong). Pemahaman seperti itu merupakan penyelewengan terhadap Pancasila, dan karenanya harus ditolak. Apa yang dinyatakan dalam RUU HIP tersebut bukan gagasan baru. Hal itu merupakan gagasan lama yang sejarah telah membuktikan kegagalannya. gagasan itu akan mengingatkan bangsa Indonesia pada doktrin Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme), PKI (Partai Komunis Indonesia) dan peristiwa G 30S PKI.
  3. Pada Pasal 4 huruf d tertulis “pedoman instrumentalistik yang efektif untuk mempertautkan bangsa yang beragam (bhinneka) ke dalam kesatuan (ke-ika-an)”. Sejauh ketentuan tersebut diterapkan ke dalam keberagaman agama, maka akan berarti mempertautkan beragam agama ke dalam kesatuan. Ketentuan tersebut memberikan peluang dan dasar hukum bagi pengembangan paham pluralisme agama – suatu paham yang menurut Majelis Ulama Indonesia adalah paham yang bertentangan dengan ajaran agama Islam dan umat Islam haram mengikutinya. Dalam keberagaman agama ini, yang dituntut adalah sikap saling menghormati dan dapat bekeja sama dalam membangun, memajukan dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, bukan mempertautkan keyakinan ajaran agama-agama ke dalam kesatuan.
  4. Pasal 6 ayat (1) RUU HIP menyatakan bahwa sendi pokok Pancasila adalah keadilan sosial. Tanpa memungkiri bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu sila dari Pancasila, menyendirikan keadilan sosial sebagai sendi pokok seperti dalam ketentuan tersebut telah mereduksi makna Pancasila secara keseluruhan sebagai satu kesatuan, dan membuka peluang menafsirkan Pancasila berdasarkan ideologi lain yang sejatinya bertentangan dengan Pancasila.
  5. Secara keseluruhan, “Tafsir Pancasila” dalam RUU HIP ini bertentangan dengan tafsir resmi Pancasila yang termaktub dalam UUD 1945, baik dalam pembukaan maupun dalam batang tubuhnya. Dalam RUU HIP Pancasila direduksi menjadi petunjuk teknis pragmatis pembangunan negara, yang itu mengkebiri Pancasila sebagai dasar filosofi negara.
  6. Semua elemen bangsa yang mencintai NKRI dan Pancasila, mulai dari Ormas Keagamaan, Ormas Pemuda, Purnawiawan TNI/Polri, Ahli hukum dan para intelektual dan lain-lain telah menyatakan penolakannya terrhadap RUU HIP yang memang mengkaburkan dan mengkebiri serta mengkerangkeng Pancasila dalam level yang sangat rendah. Elemen bangsa dari berbagai golongan juga menengarai adanya kepentingan kelompok penganut komunisme, marxisme dan Leninisme, untuk bangkit dan mengubah arah NKRI.

Demikian pernyataan sikap Al-Irsyad Al-Islamiyyah yang dengan tegas menolak secara keseluruhan RUU HIP disyahkan menjadi Undang-Undang, karena kesalahan total yang tidak mungkin untuk mendapatkan perbaikan dengan sekadar revisi.

Semoga semua pihak, terutama Pemerintah dan DPR RI memperhatikan aspirasi ini.